Header Ads

test

Barang Dagangan: Pendidikan Nasional

Pemerintah nampaknya tetap bertekad bulat membuka sektor jasa pendidikan dan menawarkannya sebagai pasar subur untuk investor dari negara-negara maju. Ini merupakan respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pendidikan. Dalam peraturan tersebut pendidikan merupakan 1 dari 291 bidang yang dinyatakan terbuka untuk penanaman modal dalam dan luar negeri disamping 25 bidang usaha tertutup. Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan sejalan dengan Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) internasional. Menurut peraturan itu, pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dan nonformal termasuk dalam bidang usaha terbuka tersebut.

Globalisasi yang lebih memungkinkan larinya modal secara bebas ke lahan bisnis, yang memungkinkan sering hadir sebagai bencana ketimbang berkah bagi negara-negara yang sedang berkembang. Sebuah kenyataan yang nyaris tak terbendung dan dihadapi secara nyata dihampir semua negara. Namun, mengapa ketakutan itu begitu kuat di Indonesia? Bukankah soal erosi budaya akibat banjir modal asing tidak mesti terjadi kalau kita telah memegang teguh nilai-nilai warisan budaya?Tapi kenyataannya tidak begitu. Ditengah arus globalisasi yang tak terbendung, secara internal kita masih mengadakan uji coba persepsi tentang pendidikan. Gonta-ganti kurikulum adalah salah satu contohnya. Semakin sering mengajukan “nama  baru” atas kurikulum lama. Peserta didik pun akhirnya menjadi bingung, gagap sebab tidak mampu mengekspresikan dirinya secara tepat, sebagaimana ciri yang semestinya dihasilkan dari sebuah pendidikan. Disaat yang bersamaan, negara lain melangkah begitu cepatnya meninggalkan kita.

Go Publik-nya pendidikan nasional adalah tanda ketidakmampuan finansial negara ini. Secara konstitusional memang sudah diamanatkan untuk mengalokasi seperlima dari APBN untuk pendidikan, tetapi itu bagai sejauh panggang dari api. Ingar bingar politik dengan ongkos yang tidak sedikit lebih menggiurkan. Dana-dana siluman untuk proyek fiktif lebih diutamakan. Akibatnya, kita ketiadaan dana. Alternatifnya adalah “suntikan” modal asing untuk penddikan nasional. Masuknya modal asing juga harus dipertimbangkan baik-baik mengingat institusi pendidikan bukan perusahaan dagang yang harus tunduk kepada pasar global. Tanpa sadar, Negara telah menjual masa depan bangsa. Rakyat meratap bukan saja akan kian tak terjangkaunya biaya pendidikan, tapi juga karena kekuatan modal bakal mendikte nilai-nilai baru yang barangkali bertentangan dengan nilai bangsa yang kita jaga. Juga bukan karena sekedar mengumbar nasionalisme murahan demi menolak aneka campur tangan asing. Tidak, bukan hanya itu. Yang disayangkan, pengaruh itu cukup mengempaskan karena secara internal, kita kehilangan nyali untuk semakin menjadi Indonesia yang dicita-citakan.

Ditulis Oleh: Videlya Esmerella 

No comments