Header Ads

test

Konsumerisme, Politik dan Kelaparan

Dari dulu kota adalah arena ketimpangan sosial. Kekayaan bertumpuk-tumpuk dihadapan kemiskinan adalah cerita lama. Kontras bisu dari kehidupan kota hanya sebuah klise.


Praktek konsumerisme pada dasarnya berakar dalam keinginan manusia yang tak terbatas. Jadi tak banyak tersangkut dengan uang atau harga apalagi kualitas. Soalnya lebih bersifat psikologis. Konsumerisme harus dilihat pada klaim akan cita rasa eksklusif, klaim percaya diri, status dan prestise. Kepuasan terletak pada efek psikologisnya. Herry Priyono dengan lugas mengungkapnya sebagai “konsumsi yang mengada-ada”.

Disini iklan memainkan peran penting, bagaiman ia memainkan insting atau nafsu konsumen, merubah dari yang mengada-ada menjadi kebutuhan mendesak. Iklan mampu membuat konsumen tak sekedar makan ayam tapi KFC, tak sekedar makan donat tapi Dunkin Donuts. Dapat dilihat bahwa produk utama iklan sebenarnya adalah nilai tambah (value added). Namun bagi yang paham, nilai tambah dalam banyak hal tidak menyangkut kualitas tapi lebih menyangkut klaim eksklusif.

Dikota-kota besar konsumerisme telah menjadi gejala sosial, tentu implikasi sosialnya pun bisa ditelusuri. Yang paling bisa diraba adalah makin individualnya warga kota. Sebabnya adalah konsumerisme mengandalkan persaingan gaya hidup, dimana setiap warga menuntut diri untuk lebih ‘bergaya’ dan eksklusif dari warga lain. Hal ini menjelaskan kepedulian sosial yang makin samar dalam kehidupan kota. Dari beberapa diskusi terungkap bahwa dibeberapa pemukiman miskin kepedulian dan keeratan sosial sebenarnya masih tergaja. Yang jadi soal adalah kondisi tetangga tak jauh berbeda dengan warga yang kelaparan. Tidaklah mungkin memberi sesuatu yang tidak dmiliki. Bantuan yang paling bisa diberikan hanya berupa tenaga (menemani dan merawat), yang tentu tak akan banyak menolong. Praktik konsumerisme terbatas pada kalangan atas.

Oleh pemerintah dan para aparatur negara lainnya, dengan mudah praktik konsumerisme warga ditunjuk sebagai asal muasal kelaparan warga kota. Maka berlakulah pepatah lama, “buruk muka cermin dibelah”, karena pelayanan yang buruk, situasi sosial lalu disalahkan! Penunjukkan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk mekanisme lepasnya  tanggungjawab pemerintah.  Dikatakan salah kaprah karena penunjukkan tersebut berasal dari asumsi yang melihat ekonomi pasar sebagai penentu yang natural, sebagai peristiwa yang alami. Lepas dari campur tangan manusia. Para pemikir ekonomi melihat sebaliknya, ekonomi pasar pada dasarnya penuh rekayasa. Sebab itu bisa dapat diatur, dibentuk, atau dihancurkan. Inilah yang diistilahkan oleh Alexander Rustow sebagai Vitalpolitik.

Dikatakan pemerintah lepas tanggungjawab karena dua  (2) hal. Pertama, berbundel-bundel pasal dinegeri ini mengatur hak warga atas pangan dan kewajiban negara menyediakannya. Maka membiarkan warga mati kelaparan adalah bentuk pelanggaran konstitusi. Kedua, menyangkut perilaku politik. Perilaku politik boros para pejabat pemerintah dinegara ini sudah samapi pada tahap mencemaskan. Politik uang dalam setiap suksesi, mobil dinas yang mewah, dan pameran atribut kampanye disetiap momen PEMILU/PILKADA sebagai contoh. Praktek konsumerisme oleh para pejabat pemerintah adalah tanda kota atau negeri ini kehilangan vitalpolitiknya. Segalanya diserahkan pada mekanisme pasar. Maka wajar jika kepekaan atas kondisi warga tak juga muncul dari sana. Politik akhirnya melorot menjadi sekedar arena transaksi kekuasaan, bukan lagi sebuah proses inisiasi kebudayaan.

Oleh: Videlia S Merella

No comments