Header Ads

test

Aksi 21 Mei: "Lawan Politik Orde Baru, Wujudkan Demokrasi Sejati"


Lebih dari setengah abad yang lalu tepatnya sejak 1 oktober 1965, kekuasaan orde baru berdiri tanpa gugatan berarti. Selama 32 tahun sang diktator melanggengkan kekuasaannya. Membangun dinasti diatas pribadi. Tidak terhitung berapa banyak nyawa dan aset vital yang menjadi korban. Mirisnya, pelaku pelanggaran HAM terberat ini justru dianugerahi gelar bapak pembangunan.


21 mei 1998, reformasi memang berhasil menyingkirkan diktator soeharto. Tetapi pergantian penguasa terbukti tidak banyak berubah keadaan. Hal ini dikarenakan perangkat-perangkat penting diwilayah ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya tidak banyak berubah dan masih tetap dipegang oleh antek-antek orde baru. Kehidupan masyarakat indonesia hari ini yang kian memburuk adalah warisan dari politik orde baru yang tak pernah betul-betul diputus oleh reformasi.

Diwilayah politik, orde baru menyiskan para pelaku pelanggaran HAM yang terus saja mendapatkan impunitas, sebut saja kasus marsinah dan munir yang hingga hari ini tidak pernah betul-betul diselesaikan. Warisan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pun tidak mengalami pengurangan yang cukup berari sekalipun KPK hadir sebagai instrumen yang cukup penting. 

Diwilayah ekonomi, ORBA menyisakan hutang luar negeri kriminal atau hutang haram yang masih harus kita bayar hingga detik ini,serta kebergantungan ekonomi dan ketidak mandirian yang semakin akut.Seakan tidak cukup sampai di situ,pewaris-pewaris ORBA hari ini justru membuka ruang seluas-luasnya bagi para pemilik modal asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia melalui UU.Penanam  Modal Asing.Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai berjalan di akhir tahun 2015 kemarin juga menjadi pembuka jalur untuk program-program hasil perselingkuhan penguasa dan penguasa.Sebut saja MP3EI yang secara terang-terangan mengesploitasi ibu pertiwi dan rakyatnya melaui 6 koridor dan sektor-sektor perekonomiannya.Membiarkan Amerika tertawa makmur menikmati aliran 10 juta/detik dari freeport dan penderitaan masyarakat lokal yang justru harus meregang nyawa di ujung senjata.

Di wilayah sosial budaya,ORBA menyisakan pengaburan sejarah dan stereotipe negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu serta unsur SARA yang terus di gunakan untuk mengadudomba dan meneror rakyat.Grafik kekerasan terhadap permpuan yang menunjukka peningkatan dari hari ke hari serta otoritas tubuh perempuan yang di cengkram kuat oleh negara semakin memperjelas bagaimna negara turut andil dalam melanggengkan subordinasi terhadap perempuan.Pendidikan gratis dngan syarat berlapis-lapis tidak bisa lagi menjadi harapan.kemiskinan masih menjadi kendla utama dalam mendapatkan pendidikan dan kesehatan yg layak.
Reformasi 1998 mungkin berhasil membuka sedikit keram Demokrasi. Masyarakat kembali bisa menyuarakan pendapatnya. Seharusnya seperti itu akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa keran demokrasi yang baru terbuka sedikit tersebut pelan tetapi pasti kembali menutup. Masyarakat yang ingin bersuara baik itu di dunia nyata maupun didunia maya, harus menghadapi regulasi yang berujung pada pembungkaman demokrasi.

Kriminalisasi gerakan rakyat terus berlangsung. Mahasiswa yang aksi terancam D.O, pekerja yang menuntut upah harus siap berhadapan dengan PHK. Bahkan tidak jarang yang di tersangka’kan dan berakhir di balik jeruji besi. Inikah demokrasi???

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Solidaritas Aksi Masyarakat Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) dengan ini menuntut :


  1. HENTIKAN DISKRIMINASI DAN KRIMINALISASI GERAKAN RAKYAT
  2. WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, DEMOKRATIS, BERPERSPEKTIF GENDER DAN BERVISI KERAKYATAN
  3. HENTIKAN PEMBERANGUSAN LITERATUR DAN DISKRIMINASI IDEOLOGI TERTENTU
  4. CABUT UUPT NO.12 TAHUN 2012
  5. SAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
  6. STOP PERAMPASAN TANAH DAN WUJUDKAN REFORMA AGRARIA SEJATI
  7. BANGUN DEMOKRASI BERBASIS SWAKELOLA DAN OTONOM
Solidaritas Aksi Masyarakat Untuk Rakyat Indonesia
(SAMURAI)
FMD SGMK, FMK Makassar, FPPI, SMI, PEMBEBASAN, KOMUNAL, PMII HUKUM UMI, PERHIMPUNAN MERDEKA, KPO PRP 

No comments