Header Ads

test

Diskusi Tentang RUU Terorisme, dan RUU Keamanan Nasional (KAMNAS)



 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, dan IMPARSIAL mengadakan kerja sama untuk mengadakan diskusi publik mengenai Rancangan Undang-undang penanganan Teroris, dan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir bulan oktober ini. Diskusi publik ini dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Bahrain selaku
direktur direktorat advokasi dan kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Prof. Marwan Mas M.H dari akademisi hukum Universitas Bosowa 45 Makassar, Kombes Polda Frans Barung Mangera selaku Kabid Humas Polda Sul-Sel, Haswandi Andy Mas dari LBH Makassar, dan Ardimanto Adiputra dari IMPARSIAL,  serta beberapa undangan diskusi dari berbgai organisasi pro demokrasi makassar, Selasa/25/10/2016.

Diskusi yang berjalan selama tiga jam, dimulai dari pemaparan dari IMPARSIAL tentang RUU Teroris, dan RUU KamNas. Dalam dua RUU yang akan dibahas ini, Imparsial mengemukakan bahwa terdapat peluang  institusi Tentara Nasional Indonesia dalam proses penegakan hukum yang sama saja telah melangkahi wewenang TNI yang berfokus sebagai pertahanan nasional, bukan terlibat dalam penanganan dalam kasus-kasus sipil, seperti penanganan tindak pidana teroris. Terkhusus pada RUU KamNas, ini merupakan suatu upaya pembangkitan kekuatan Orde Baru, dan sekaligus menjawab hiruk-pikuk problem-problem masyarakat yang tidak bisa terselesaikan hanya pada kekuatan sipil semata, harus ada pelibatan militer, terkhusus angkatan darat. Dalam sejarah, memang pihak militer terkhusus angkatan darat tidak pernah percaya dengan kekuatan sipil dalam menangani persoalan-persoalan kebangsaan, sehingga dibutuhkan kekuatan militer untuk menangani suatu persoalan politik, ekonomi negara. Hal ini persis dengan apa yang dilakukan oleh rezim militer Soeharto yang menerapkan Dwi Fungsi ABRI.

Sebenarnya, masalah keterlibatan militer ini di ranah sipil telah terjadi pada rezim-rezim sebelumnya pasca runtuhnya tirani kekuasaan militer indonesia tahun 1998. SBY telah beberapa kali mengajukan RUU KamNas ini ke DPR RI untuk segera dibahas dan di tetapkan sebagai hukum yang berlaku, namun upaya ini mampu di counter dengan gerakan-gerakan rakyat, dan organisasi Pro Demokrasi, adan juga pada masa rezim SBY, Partai PDI-P menjadi Partai oposisi, sehingga mampu mengimbangi kekuasaan partai berkuasa di DPR RI. Namun, ini sangat berbeda dengan era rezim Jokowi-JK, dimana separuh dari penduduk indonesia mengidolakan Jokowi yang dianggap sebagai orang No. Satu indonesia, sebagai jalan keluar dari persoalan rakyat yang telah dilanggar Hak nya, baik Hak ekonomi sosial politik, dan juga hak sipil politik. Namun hal ini menuai kekecewaan di mata rakyat indonesia, dimana janji-janji politik jokowi-JK semasa berkampanye tidak ada satupun upaya serius untuk mengani kasus-kasus pelanggaran HAM, baik kasus pelanggaran HAM masa lalu, maupun pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia, malah melanjutkan proyek hukum rezim sebelumnya yaitu penetapan segera RUU KamNas, dan partai PDI-P menjadi partai penguasa sehingga pembahasan RUU KamNas ini menjadi lancar, dan mungkin akan segera di sahkan dalam waktu dekat ini, dan penegakan demokrasi di indonesia telah usai, serta bangkit lah Orde paling baru. 

Dari tidak adanya keseriusan rezim Jokowi-JK terkhusus pada pelanggaran HAM yang banyak dilakukan oleh penegak hukum, dan tentara nasional indonesia, merupakan kegagalan bagi kaum borjuis nasional dalam mensejahterahkan rakyat, menjamin kebebasan rakyat baik berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan sesuai kepercayaan masing-masing. Malah, dalam kekuasaan rezim Jokowi ini, pelanggaran HAM makin meluas dan sistematis seperti yang terjadi di papua barat, kaum petani di tembak, membungkam ruang-ruang demokrasi kampus, dan sebagainya. Mengapa rezim Jokowi malah abai dan terkesan menutup-nutupi kasus pelanggaran HAM di indonesia, ada apa demikian?

Pada diskusi tentang revisi UU teroris, dan RUU KamNas. Ada penjelasan dari salah satu pembicara dalam diskusi tersebut mengemukakan bahwa, tumbuhnya issu terorisme di indonesia merupakan settingan penguasa dan aparat penegak hukum di indonesia. Masalah ini adalah masalah proyek penguasa yang harus di danai dari anggaran negara yang jumlahnya cukup pantastis. Jika memang benar demikian asumsi tersebut, maka bisa dikatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah negara itu sendiri kepada warganya. Maka tidak ada harapan rakyat, dan memang sudah sepentasnya rakyat tidak percaya dengan kekuasaan klas borjuis karena tidak akan memihak pada kepentingan rakyat. Kekuasaan atas negara haruslah di bawah kekuasaan rakyat, dan di kontrol dengan partisifasi aktif massa rakyat yang luas, sehingga demokrasi sejati bisa diwujudkan di indonesia.                

No comments