Header Ads

test

Buruh Makassar dan Mahasiswa Menuntu Cabut PP No. 78 Thn 2015 Tentang Pengupahan


Makassar (7/11/2016), SAMURAI (Solidaritas Aksi Masyarakat Untuk Rakyat Indonesia) yg terhimpun beberapa Organisasi masyarakat melakukan aksi tolak PP No. 78 thn 2015 tentang Pengupahan.

Setelah dikeluarkannya PP No. 78 tentang pengupahan yang menjelaskan tentang formula kenaikan upah yang sangat merugikan kaum buruh, malah yang diuntungkan atas adanya peraturan pengupahan ini adalah pengusaha, dan dalam pengupahan tersebut tidak lagi melibatkan perwakilan pekerja/buruh (serikat buruh/pekerja) dalam menetapkan upah UMK/UMP seperti sebelum-sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa kita menolak PP pengupahan ini; (1) serikat pekerja tidak dilibatkan dalam menetapkan kenaikan upah, (2) upah minimum indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, (3) PP pengupahn di dalangi “pengusaha hitam” yang seraka dan rakus, (4) formula kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP pengupahan bertentangan dengan konstitusi, dan PP 78 Tentang Pengupahan telah melanggar pasal-pasal dalam UU 13 tentang ketenagakerjaan yaitu pasal 1 ayat 30, pasal 4 huruf d, pasal 88-89, dan pasal 98. (5) dalam PP pengupahan persoalan jangka pendek, dijawab dengan jangka panjang serta melanggar konstitusi. 

Dengan adanya PP No. 78 tentang pengupahan maka, penetapan upah buruh berpatokan pada inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, tingkat inflasi tahun hanya berkisar 3,0% dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18%. Jadi, kenaikan upah tahun 2017 hanya 8,25% dan ini berlaku di seluruh Provinsi yang ada. Di sulawesi Selatan sendiri, jika mengikuti formula PP pengupahan ini maka yang dihasilkan adalah Rp 2.435.625, juta dengan menggunakan formula PP pengupahan. Hal ini sangat berbeda dengan hasil survei yang dilakukan beberapa serikat buruh yang ada di Makassar dengan menggunakan 60 item standar kebutuhan hidup layak. Upah buruh di Sul-Sel harusnya Rp 3.5 juta/bulan tapi hal ini di kebiri dengan adanya PP Pengupahan. 

Maka jelas bahwa adanya PP Pengupahan ini merupakan upaya pemiskinan secara strutural oleh negara dan menutup ruang demokrasi karena mengebiri keterlibatan buruh dalam menetapkan besaran upah. Maka dari itu Serikat-serikat Buruh yang ada di kota makassar beserta solidaritas penuh dari mahasiswa pro demokrasi yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) menolak adanya PP No. 78 tentang pengupahan, dan segera menuntut kepada pemerintah Provinsi Sul-Sel agar tidak menggunakan PP pengupahan ini dalam mensejahterahkan kaum buruh, dan menuntut kepada pemerintah pusat agar mencabut PP No. 78 tentang Pengupahan ini karena sama sekali bukan untuk kepentingan kaum buruh akan tetapi berpihak pada pengusaha semata. 

Adapun organisasi serikat buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam SAMURAI yaitu;
GSBN, FPBN, SPN SULSEL, FSB KAMIPARHO, KSBSI SULSEL, KSM MAKASSAR, KIPAS, SRIKANDI, FMK MAKASSAR, LBH MAKASSAR, KMPB, FMD-SGMK, KOMUNAL, SJPM, SMI, PEMBEBASAN, FOSIS UMI, BEM FAI UMI, PERHIMPUNAN MERDEKA, FKIT, PMII RAYON FAI UMI, GOKMAD UIN, PPMI, FEDERASI MAHASISWA KERAKYATAN, AKUNTANSI UNM. (Bus)

No comments