Header Ads

test

Wujudkan Demokrasi Kampus, Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Kapitalisasi Pendidikan

Pernyataan Sikap
GERAKAN RAKYAT untuk PENDIDIKAN (GERAK PENDIDIKAN)
Pendidikan adalah jalan pembebasan, jalan menuju peradaban manusia yang lebih baik, serta jalan untuk membuka akses hidup layak. Pemerintahan kita menjanjikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Kesemuanya akan dinilai dari tingkat pendapatan per kepala, akses kerja, dan rendahnya jumah pengangguran. Dengan demikian kolerasi antara kesejahteraan, kerja dan pendidikan adalah satu variabel yang mesti seirama.

Sejatinya, institusi pendidikan haruslah merupakan bentuk pengorganisiran negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, sebagaimana amanah yang tersurat dalam Preambule UUD 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanah ini kemudian diwujudkan dalam Pasal 31 UUD 1945 tentang hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga dengan pembiayaan negara. Ironisnya, regulasi tersebut justru berbanding terbalik dengan fakta bahwa saat ini Indonesia sedang dijangkiti wabah privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Hal ini jelas tidak terlepas dari keterlibatan hegemoni kapitalisme.
Kapitalisme sebagai sebuah sistem tata kelola ekonomi yang menjadikan manusia tidak peka terhadap sesama, ternyata sampai saat ini masih mengalami krisis. Untuk menyelamatkan krisis ini, maka diperlukan langkah-langkah tertentu termasuk menghegemoni beberapa sektor. Hal inilah yang mengantarkan negara dunia ketiga (termasuk Indonesia)menjadi sasaran eksploitasi dan hegemoni kapitalis dalam hal ini negara-negara adikuasa. WTO kemudian menjadi jembatan untuk memuluskan aksi tersebut. Bergabungnya Indonesia dengan organisasi perdagangan dunia ini mau tidak mau mengharuskan Indonesia mengikuti perjanjian yang ada. Termasuk perjanjian General Agreement on Tariffs and Service (GATS) yang isinya menyepakati 12 sektor yang diliberalisasi termasuk sektor pendidikan. Kesepakatan inilah yang melahirkan beberapa regulasi di dunia pendidikan.
UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003merupakan bentuk legitimasi kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Dilanjutkan kemudian dengan UU PT No. 12 tahun 2012 yang memperjelas komersialisasi pendidikan. Hal ini berimbas pada masalah pengelolaan keuangan lembaga pendidikan yang tidak dapat dievaluasi oleh negara, sehingga perguruan tinggi bebas menaikkan biaya pendidikan setinggi-tingginya. Swastanisasi ini terlihat jelas dengan diberlakukannya sistem uang kuliah tunggal (UKT) bagi perguruan tinggi negeri. Mirisnya, di tengah keterpurukan ini ‘kebijakan’ negara justru tidak menyelamatkan apapun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 20% APBN yang dianggarkan untuk sektor pendidikan tidak pernah benar-benar diberikan. Padahal kalau dana tersebut terealisasi, pendidikan tidak hanya menjadi gratis sepenuhnya melainkan juga bisa menggaji para pelajar. Inilah yang menjadi bukti nyata bahwa negara dan pemerintah tidak lagi berpihak pada sistem pendidikan.
Lepas tangannya pemerintah terhadap subsidi pendidikan, biaya pendidikan yang semakin tinggi hingga dibatasinya kebebasan akademik dan berorganisasi merupakan gejala-gejala yang terpampang nyata hari ini. Privatisasi pendidikan mengakibatkan sulitnya akses pendidikan bagi rakyat miskin. Pendidikan berubah menjadi komoditi bisnis sehingga tradisi ilmiah dan akademik tidak lagi mendapatkan tempat di kampus. Sejalan dengan itu, komersalisasi juga terus menjangkiti sektor pendidikan dengan meraup untung sebanyak-banyaknya terutama dari pendidikan tinggi. Ditunjang dengan adanya regulasi terkait otonomi kampus, pihak birokrat kampus lebih semena-mena lagi memerah mahasiswanya.
Gambaran masalah sistemik dari wajah pendidikan hari ini (diatas) adalah secuil dari sekian banyak-nya Masalah yang di ciptakan oleh Negara dan Institusi pendidikan: Maka pada kesempatan ini Kami (GERAK PENDIDIKAN) Menuntut:
  1. CABUT UU PT NO 12 Tahun 2012
  2. CABUT UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003
  3. LAWAN LIBERALISASI PENDIDIKAN
  4. TOLAK KETERLIBATAN MILITER DALAM RANAH SIPIL
  5. LAWAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN
  6. LAWAN REFORMA AGRARIA ALA JOKOWI—LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI
  7. KEMBALIKAN OTONOMI LEMBAGA KEMAHASISWAAN—WUJUDKAN DEMOKRASI KAMPUS
Makassar, 02 Mei 2019

No comments